Yogyakarta, CNN Indonesia —
Pangeran Keraton Yogyakarta, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo menyatakan tidak sepakat dengan langkah Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tak mewajibkan siswa mengikuti kegiatan Pramuka di sekolah.
“Saya tidak sepakat kalau itu, kalau saya sepakat wajib,” kata Gusti Prabu ditemui di Mapolda DIY, Sleman, Rabu (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adik tiri Sri Sultan Hamengku Buwono X itu mengutarakan alasan pramuka masih perlu diwajibkan. Menurutnya, pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran membentuk karakter positif siswa-siswi di sekolah.
Kata dia, dahulu Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengikutsertakan seluruh putra Keraton Yogyakarta ke dalam kegiatan pramuka. Termasuk, Gusti Prabu sendiri.
“Bukan karena saya putranya bapak, tapi (pramuka) wajib,” tegasnya.
Sri Sultan HB IX merupakan ayah Gusti Prabu yang dikenal luas sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Wakil Presiden RI ke-2 ini pula yang mencetuskan kata Pramuka, singkatan dari Praja Muda Karana.
Hamengku Buwono IX menjabat Ketua Kwartir Nasional (satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka Nasional) mulai tahun 1961 sampai 1974, seperti dikutip dari situs Pramuka DIY Yogyakarta.
Dia juga memelopori sejumlah kegiatan kepramukaan seperti Perkemahan Satya Dharma, Kegiatan Wirakarya, atau pembentukan Tri Satya Pramuka serta Dasa Dharma Pramuka.
“Pramuka itu salah satu yang mendidik karakter anak supaya punya pikiran, niat hati yang mulia. Kalau itu dihilangkan, artinya apa? Itu kan untuk melengkapi secara akademis, kan gitu. Pendidikan akademis di sekolah, nah kalau ada pramuka itu kan otomatis mendidik si anak-anak itu, siswa-siswi itu punya karakter, punya pikiran dan hati yang mulia,” terangnya.
“Itu yang saya ini, kalau itu ditiadakan (tidak diwajibkan) aduh, sayang sekali. Ya harapan saya, khususnya DIY, tidak melakukan hal itu,” sambung ketua PMI DIY itu.
Gusti Prabu pribadi melihat ada niatan dari Mendikbudristek untuk menumbuhkan minat siswa-siswi akan pramuka. Artinya, menjadikannya sebagai kegiatan yang membuat para murid merasa perlu ikut dan bukan sekadar salah satu opsi ekstrakurikuler.
Ia mencontohkan dari pengalamannya bahwa pramuka bisa saja disisipkan aspek soal kewirausahaan di jenjang SMA. Sedangkan untuk para siswa-siswi SMP, pramuka jadi sarana pembelajaran mengenai tanggungjawab.
“Supaya semua itu kalau akhir SMP atau SMA sudah mulai bisnis, itu hasilnya akan lebih bagus,” katanya.
Sebelumnya, Nadiem Makarim menyatakan kegiatan Pramuka wajib diselenggarakan oleh sekolah. Dia juga menegaskan bahwa pramuka tidak dihapus dari sekolah.
“Peraturannya sudah sangat jelas bahwa itu menjadi ekskul yang wajib diselenggarakan, wajib diselenggarakan oleh sekolah,” kata Nadiem, Rabu (3/4).
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan pada Kemendikbudristek Anindito Aditomo juga menekankan sekolah wajib menyediakan pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler. Namun murid boleh memilih apakah akan mengikuti pramuka atau tidak.
“Jadi sekali lagi dari perspektif sekolah, sekolah harus menyediakan pramuka sebagai salah satu ekskul yang ada di sekolah dan ini bisa dipilih oleh murid sebagai salah satu opsinya,” ucap dia.
(kum/pmg)